Aksi mogok kerja buruh PT Freeport, ternyata tidak hanya dilakukan oleh buruh PT Freeport Indonesia, tertapi juga buruh Freeport-McMoran di Cerro Verde, Peru. Aksi mogok tersebut sudah dilancarkan sejak 29 September 2011.
Sama halnya dengan karyawan Freeport di Timika, pekerja di Peru juga meminta kenaikan upah yang lebih besar.
Namun hal yang berbeda adalah sikap masing-masing pemerintah dari kedua tersebut dalam menanggapi aksi buruh tersebut. Jika pemerintah Indonesia menanggapi aksi buruh PT Freeport di Papua sebagai persoalan internal manajemen perusahaan, pemerintah Peru justeru memberikan dukungan terhadap aksi buruh di negaranya.
Seperti yang diberitakan oleh VIVAnews.com (13/10/2011), Kementerian Tenaga Kerja Peru sudah meminta Freeport menuruti keinginan pekerja itu. Jika tidak, akan diancam denda. "Dan berhenti menggantikan tugas karyawan yang mogok," kata laporan Kementerian yang diperoleh Reuters, 11 Oktober 2011.
Aksi mogok di Peru ini sangat bersejarah karena selama 40 tahun sejarah pertambangan ini, baru kali ini aksi pekerja ini dianggap legal. Mereka dibolehkan pemerintah tak bekerja tanpa harus khawatir dipecat.
Sokongan pemerintah ini jelas berkat kepemimpinan baru Peru di tangan Presiden Ollanta Humala yang memiliki hubungan dekat dengan kalangan pekerja, berbeda dengan pendahulunya, Alan Garcia, yang dikenal lebih mementingkan keberlangsungan investasi asing di negeri ini. (#SO)
0 komentar:
Post a Comment
Terima kasih sudah berkunjung dan memberikan komentar. Jangan lupa untuk berkunjung kembali ke blog ini.