Meski Indonesia menyimpan hasil tambang yang melimpah, tapi sayangnya penerimaan negara dari sektor tersebut masih sangat kecil yakni hanya 1 persen dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Fakta ini disebabkan masih lemahnya kebijakan politik ekonomi yang digariskan pemerintah.
"Penerimaan dari eksploitasi tambang di seluruh Indonesia ini cuma 1 persen dari total penerimaan negara," kata Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik J Rachbini di Jakarta, Senin (19/9).
Didik menjelaskan, minimnya penerimaan negara itu lantaran selama kurang lebih dari 4-5 tahun dekade terakhir ini kebijakan sektor pertambangan ditelantarkan dan mayoritas didominasi asing. "Ada masalah politik ekonomi, kebijakan dan peranan asing yang begitu dominan. Akibatnya penerimaan negara dalam bidang ini sangat kecil dan tidak signifikan. Atau hanya sepersepuluh dari pertambangan total," paparnya.
Ia menyebutkan penerimaan negara tahun ini dari pertambangan umum hanya Rp 15,4 triliun. Tahun 2012, RAPBN diperkirakan hanya Rp 13,6 triliun. Ini berarti hanya berkontribusi 1,6 persen terhadap APBN. "Negara hanya menerima Rp 13 triliun dari seluruh tambang tersebut, padahal total penerimaan negara lebih dari Rp 1.000 triliun," jelasnya.
Ia mengatakan, sumber daya alam dieksploitasi tetapi negara hanya menerima sedikit dan manfaatnya bagi masyarakat sangat rendah. Didik merinci, Indonesia memiliki cadangan bijih tembaga sebesar 5 miliar ton, nikel 2,5 miliar ton, emas primer 5,4 miliar ton, dan perak 3,5 miliar ton. Menurutnya, politik divestasi perusahaan SDA dari asing ke dalam negeri sudah bagus, hanya saja masih salah kaprah, misalnya pada kasus Newmont.
Sumber : jppn
0 komentar:
Post a Comment
Terima kasih sudah berkunjung dan memberikan komentar. Jangan lupa untuk berkunjung kembali ke blog ini.